ada senyuman dari membantu sesama

malam ini saya teringat akan sebuah pengalaman saya untuk berbagi. dalam situasi yang hampir sama dengan situasi sekarang, dimana kekeringan yang melanda di negeri ini. dulu sewaktu masih aktif di organisasi pemuda pemuda/i mojohuro, salah satu kegiatan yang bermanfaat untuk membantu warga yang sedang mengalami kesulitan air bersih. pemuda/i mojohuro melakukan kegiatan bakti sosial air bersih di kawasan gunung kidul pada tahun 2009.

dalam acara tersebut ternyata ada sebuah kebahagiaan yang tidak terlukiskan ketika kita bisa membantu sesama. kita dapat melihat senyum warga sekitar yang merasa terbantu akan adanya kegiatan ini. waktu itu uang kas pemuda yang dialokasikan untuk kegiatan baksos ini hanya sekitar 500ribu rupiah. dengan niat untuk membantu sesama, kami sepakat meskipun hanya sedikit yang bisa kami berikan, kami bertekad untuk membantu orang lain, dengan niat tulus ikhlas ini, ternyata banyak banyak orang sekitar dan para dermawan ikut membantu acara baksos ini, sehingga terkumpul lebih dari 2juta rupiah untuk melaksanakan kegiatan baksos tersebut. alhamdulillah acara ini terlaksana sesuai rencana dan berjalan dengan lancar.

ada rasa kebahagiaan tersendiri sewaktu kita bisa mambantu orang lain. ternyata kebahagiaan dapat kita peroleh dengan membantu sesama, bahkan kebahagiaan itu terasa lebih bermakna dibandingkan dengan berwisata, atau melakukan piknik sekalipun.

sekarang ini sudah jarang terdengar organisasi pemuda yang melakukan kegiatan serupa. mereka sekarang lebih untuk memilih membuat kegiatan yang sifatnya untuk kesenangan belaka. artikel ini saya sampaikan sebagai wujud kritik kepada pemuda, khususnya pemuda mojohuro sekarang yang lebih mengeluarkan uang untuk membeli bedhil-bedhilan yang berharga 50ribu lebih. coba jika uang untuk membeli alat itu kita kumpulkan untuk kegiatan serupa, mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. semoga pengalaman ini bisa menjadi pencerahan khususnya oraganisasi pemuda mojohuro agar melakukan sebuah hal kecil yang sifatnya membantu sesama. karena bagi kita hal itu mungkin kita anggap kecil, tapi bagi orang lain yang sedang membutuhkan, hal itu merupakan sebuah hal besar demi kelangsungan hidup mereka.

salam pemuda

tugas tsunami dam

Tsunami Dam

            Tsunami dam menceritakan tentang pembuatan dam di daerah Roma. Dam ini diberi nama “         DAM VAJONT “. Didirikan di sebuah desa dengan penduduk relatif miskin dan mempunyai konsisi alam yang labil, struktur ggeologi yang kurang mendukung dan berdekatan dengan gunung yang masih aktif.

           

Pembangunan dam ini bertujuan untuk menyediakan listrik bagi penduduk. Awal mula pembangunan dam ini berjalan dengan lancar. Segala sesuatu sesuai perhitungan para arsitek – arsitek yang handal. Pembangunan terus berjalan dan hampir terselesaikan. Pada tahap penyelesaian itulah muncul gejala – gejala alam yang meresahkan penduduk desa. Gempa dan tanah longsor yang rutin tejadi menimbulkan tanda tanya dan keraguan atas pembangunan dam tersebut.

Namun hal ini bukan menjadi halangan para kontraktor untuk segera menyelesaikan dam ini. Gejala – gejala alam ini juga dipantau dan diteliti, apakah nantinya akan berdampak unuk masa yang akan datang.

Awal pambangunan dam ini sebelumnya juga sudah menuai pertentangan dari para penduduk. Menurut mereka pembangunan dam ini hanya akan merugikan. Sebab setelah pembuatan dam ini selesai wilayah desa mereka akan tergenangi oleh air danau. Sehingga mereka harus merelakan tempat tinggalnya hancur demi kepentingan yang lebih besar.

Hasil riset dari gejala ini sangat mengejutkan, jika pembangunan ini tetap dilanjutkan maka akan terjadi bencana tanah longsor yang sangat besar. Dan banjir akibat kerusakan alam ini. Merasa dirugikan atas riset ini, para kontraktor berusaha menyamarkan informasi ini dan berharap pembangunan dam cepat selesai dan meraup keuntungan yang besar.

Pihak kementerian yang tidak mengetahui hasil riset ini lantas memberikan izin untuk melanjutkan pembangunan dam ini. Beberapa waktu kemudian dam ini telah selesai dikerjakan dan tidak ada gejala – gejala yang nampak pada awal – awal setelah pembangunan selesai. Namun setelah dam terisi penuh oleh air, terjadi gempa akibat longsornya tanah penyangga dam. Air yang terisi meluap dan menggenangi 5 desa dan menewaskan ribuan penduduk desa.

Pihak – pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan dam ini akhirnya ditangkap dan diadili. Mereka harus menerima sanksi yang pantas atas apa yang sudah mereka perbuat.

Permasalahan Etika

          Pada cerita diatas dapat ditangkap pelanggaran etika dalam berbisnis yang begitu dominan dan pelanggaran – pelanggaran tersebut antara lain :

1.      Pelanggaran terhadap etika lingkungan, terlihat dalam pembangunan dam yang merusak alam dan mengakibatkan gempa, tanah longsor.

2.      Tidak memperdulikan hak – hak penduduk miskin dan memberikan kerugian pada mereka.

3.      Komitmen moral seseorang terhadap profesinya terlalu rendah. Mereka lebih mementingkan urusan pribadi tanpa berusaha melindungi penduduk dari kemungkinan dirugikan oleh kaum profesional. Dan tidak melihat dampak yang akan ditimbulkan di masa depan.

4.      Prinsip kejujuran dalam berbisnis tidak diterapkan, sehingga merugikan stakeholders dan menimbulkan dampak negatif yang besar.

5.      Dalam berbisnis lebih mementingkan sifat egoisme dan kepentingan pribadi.

Solusi Etika

            Penerapan etika sangat diperlukan sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis secara baik dan benar. Berikut pemecahan masalah pada kasus di atas :

1.      Sebelum melakukan bisnis diharapkan dapat menganalisis berbagai dampak yang akan ditimbulkan. Terutama dampak terhadap masyarakat dan lingkungan atau alam.

2.      Selalu mengutamakan kepentingan seluruh pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terutama pihak yang kecil dan lemah.

3.      Menerapkan dan meningkatkan komitmen moral serta menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan. Agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Beberapa solusi di atas diharapkan mampu mengatasi masalah pelanggaran – pelanggaran pada kasus di atas. Dan diharapkan pada semua pihak untuk menjunjung tinggi penerapan etika yang baik dan benar dalam berbisnis.

      

             

prinsip dasar etika bisnis

Penerapan Korporasi dan Etika Bisnis dalam Perusahaan

Setiap orang tentu memiliki rencana tertentu. Entah itu terkait dengan target-target tertentu dalam pencapaian prestasi, atau yang hanya ingin menerapkan perilaku lebih baik daripada sebelumnya. Apapun, kalau kita merencanakan dengan baik, kita akan mendapatkan sesuatu dengan konkret.

Yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana para pebisnis kita di tahun mendatang memiliki rencana untuk memperkokoh bisnis di negara kita dengan dilandasi etika bisnis. Mari kita menggelorakan semangat untuk berbisnis dengan bersih. Jangan sampai berbisnis dengan tamak sehingga membuat orang lain tidak nyaman.

Di Indonesia tampaknya masalah penerapan etika perusahaan yang lebih intensif masih belum dilakukan dan digerakan secara nyata. Pada umumnya baru sampai tahap pernyataan-pernyaaatn atau sekedar  “lips-service” belaka.  Karena memang enforcement dari pemerintah pun belum tampak secara jelas.

Sesungguhnya Indonesia harus lebih awal menggerakan penerapan etika bisnis secara intensif terutama setelah tragedi krisis ekonomi tahun 1998. Sayangnya bangsa ini mudah lupa dan mudah pula memberikan maaf kepada  suatu kesalahan yang menyebabkan bencana nasional sehingga penyebab krisis tidak diselesaikan secara tuntas dan tidak berdasarkan suatu pola yang mendasar. Sesungguhnya penyebab utama krisis ini, dari sisi korporasi,  adalah tidak berfungsinya  praktek etika bisnis secara benar, konsisten dan konsekwen. Demikian pula penyebab terjadinya kasus Pertamina tahun (1975), Bank Duta (1990)  adalah serupa.

Hal-hal tidak bersih itu dapat kita lihat di sekeliling kita setiap hari. Misalnya saja, bagaimana orang dijebloskan di penjara karena hanya mampu 'membayar' sedikit. Sedangkan orang yang membayar banyak bisa lolos.

Di bidang pajak, kasus-kasus suap tak bisa dihitung lagi. Padahal, kasus-kasus demikian diciptakan oleh orang bisnis sendiri. Para pebisnis maunya serba cepat. Apapun ditempuh agar urusan bisnisnya cepat selesai. Perilaku ini menular bagai virus. Maka, di tahun mendatang saya berharap jalur bisnis ditata satu per satu sehingga praktik bisnis bisa berlangsung secara bersih.

Saya mengumpamakan orang-orang yang berbisnis dengan tidak benar seperti orang yang bernapas dalam lumpur. Kenapa? Karena ada celah-celah yang membuat mereka mempraktikkan bisnis kotor. Kalau kemudian kita bertanya, 'Mengapa orang-orang seperti itu masih exist?' Karena, mereka lihai bagai belut.

Namun, tidak berarti saya mengecap semua pebisnis demikian. Ada orang-orang yang berani melawan arus. Mereka tidak mau ikut-ikutan mencari-cari celah sehingga berpraktik bisnis dengan kotor. Saya menyebut orang-orang seperti ini seperti 'bernapas di udara segar.' Mari bantu mereka agar tidak ikut-ikutan 'bernapas dalam lumpur.'Agar berani melawan arus yang tidak benar dalam bisnis orang harus berbekal etika bisnis.

Pengertian etika berbeda dengan etiket. Etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti tata cara pergaulan yang baik antara sesama menusia. Sementara itu etika, berasal dari bahasa Latin, berarti falsafah moral dan merupakan cara hidup yang benar dilihat dari sudut budaya, susila, dan agama.

Mempraktikkan bisnis dengan etiket berarti mempraktikkan tata cara bisnis yang sopan dan santun sehingga kehidupan bisnis menyenangkan karena saling menghormati. Etiket berbisnis diterapkan pada sikap kehidupan berkantor, sikap menghadapi rekan-rekan bisnis, dan sikap di mana kita tergabung dalam organisasi. Itu berupa senyum -- sebagai apresiasi yang tulus dan terima kasih, tidak menyalah gunakan kedudukan, kekayaan, tidak lekas tersinggung, kontrol diri, toleran, dan tidak memotong pembicaraan orang lain.

Dengan kata lain, etiket bisnis itu memelihara suasana yang menyenangkan, menimbulkan rasa saling menghargai, meningkatkan efisiensi kerja, dan meningkatkan citra pribadi dan perusahaan. Berbisnis dengan etika bisnis adalah menerapkan aturan-aturan umum mengenai etika pada perilaku bisnis. Etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan.

Jika aturan secara umum mengenai etika mengatakan bahwa berlaku tidak jujur adalah tidak bermoral dan beretika, maka setiap insan bisnis yang tidak berlaku jujur dengan pegawainya, pelanggan, kreditur, pemegang usaha maupun pesaing dan masyarakat, maka ia dikatakan tidak etis dan tidak bermoral.

Mengapa etika bisnis dalam perusahaan terasa sangat penting saat ini?  Karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi  serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis , organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen.

Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika perusahaan akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang karena :

-      Akan dapat mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik intern perusahaan maupun dengan eksternal.

-     Akan dapat meningkatkan motivasi pekerja.

-     Akan melindungi prinsip kebebasan ber-niaga.

-     Akan meningkatkan keunggulan bersaing.

Intinya adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri untuk dapat menjalani bisnis dengan baik dengan cara peka dan toleransi. Dengan kata lain, etika bisnis untuk mengontrol bisnis agar tidak tamak. Bahwa itu bukan bagianku. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.

tugas etika bisnis2

PANIN BANK

A. Sekilas Panin Bank

Panin Bank merupakan salah satu bank komersial utama di Indonesia. Didirikan pada tahun 1971 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta tahun 1982 sebagai bank Go Public yang pertama.

Dengan struktur permodalan yang kuat dan Rasio Kecukupan Modal yang tinggi, Panin Bank bersyukur tidak harus direkapitalisasi oleh Pemerintah pasca krisis ekonomi (1998).

Pemegang saham Panin Bank adalah ANZ Banking Group of Australia (29%), Panin Life (42%) dan publik-domestik & internasional.

Per Desember 2005, Panin Bank tercatat sebagai bank ke-8 terbesar di Indonesia dari segi total aset yang sebesar Rp 36,9 triliun, sedangkan dari segi permodalan tercatat sebagai bank ke-5 terbesar yaitu sebesar Rp 5,7 triliun dan CAR 28,7%.

Panin Bank memiliki jaringan usaha 250 kantor di berbagai kota besar di Indonesia dan lebih dari 10.000 ATM ALTO dan jaringan ATM BERSAMA, Internet Banking, Mobile Banking dan juga Phone Banking dan Call Centre serta Debit Card bekerja sama dengan MasterCard, Cirrus dan Maestro yang dapat diakses secara internasional.

Strategi usaha Panin Bank adalah fokus pada bisnis perbankan retail. Panin Bank berhasil memposisikan diri sebagai salah satu bank utama yang unggul dalam produk jasa konsumen dan komersial.

B. Visi dan Misi

Visi Panin Bank adalah menjadi "Bank Nasional" dalam Arsitektur Perbankan Indonesia di masa datang. Melalui layanan produk yang inovatif, jaringan distribusi nasional dan pengetahuan pasar yang mendalam, Panin Bank siap untuk terus memperluas pangsa pasar dan berperan serta dalam meningkatkan fungsi intermediasi keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi Panin Bank adalah menjadikan Bank Panin sebagai salah satu bank konsumen dan bisnis yang terkemuka.

C. Strategi Perusahaan

1.  Pelanggan

Memusatkan kepada pelanggan, memahami kebutuhan mereka dan lebih     mendekatkan perusahaan dengan nasabah.

2.  Produk

Mengembangkan  dan mendistribusikan produk-produk unggulan untuk mendukung  tercapainya tujuan bisnis pelanggan

3. Distribus

Membangun multi–jaringan distribusi untuk menjangkau pelanggan secara meluas  dan  untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional

4. Efisiensi

Meningkatkan jasa layanan dalam memproses, sehingga mempercepat transaksi     pelanggan dan menetapkan harga yang kompetitif dan efisien melalui pengembangan teknologi.

5. Staff

Merangkul dan meningkatkan kultur kerja sama dalam tercapinya tinkat  kepercayaan konsumen yang tinggi dan terus memotivasi staff ke arah layanan pelanggan yang lebih baik dan produktivitas lebih tinggi.

6. Pemegang saham

Mengutamakan kekuatan bisnis untuk mencapai kinerja yang superior yang akan   membawa manfaat bagi pemegang saham.

        

tugas kasus etika bisnis

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

PT.Chevron merupakan perusahaan asing milik Amerika yang  bergerak dibidang energi panas bumi yang beroperasi di Garut. Bupati garut tidak memberikan izin pelaksanaan proyek pembangkit listrik panas bumi kawah Darajat III karena perusahaan dianggap belum memberikan kontribusi yang memadai terhadap masyarakat dimana mereka berada. Melihat kondisi masyarakatnya, siapapun tak bakalan menyangka bahwa didaerah itu ada perusahaan asing yang menanamkan modalnya dan memperoleh untung dalam hitungan dolar. Sebelumnya masyarakat dan pemerintah daerah terus mengeluh, mereka tidak bisa berbuat banyak karena sebagian izin yang membolehkan modal asing menguras kekayaan bumi diwilayah Garut tersebut sudah diurus di Jakarta. Dengan diterapkannya otonomi daerah, mendorong pihak daerah untuk bergerak lebih aktif lagi. Pada dasarnya pemerintah daerah sudah memiliki kewenangan untuk ikut memperbaiki kondisi yang sebelumnya mereka rasa tidak adil.

PT. Chevron di Garut sebenarnya merupakan langkah dalam upaya memperoleh keadilan. Secara konstitusional, negara memang memiliki kewenangan untuk mengelola segala apa yang dikandung oleh alam. Tapi secara etis dan moral didalamnya juga terkandung kewajiban untuk memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian energi bumi sebesar yang ada di wilayah Kamojang sebenarnya cukup pantas kalau rakyat se-kabupaten Garut menjadi lebih makmur dan lebih sejahtera. Jika energi buminya terus dikuras dan memberikan keuntungan besar kepada pihak asing sementara rakyat pemiliknya tetap miskin, itulah ironi yang sangat memalukan. Ironi sosial yang strategis ini harus segera diputus, dan semua pihak mendukungnya agar upaya ke arah itu bisa direalisasikan dalam waktu secepatnya.

1.2 Pokok Permasalahan

Masalah yang muncul berasal dari masalah internal dalam negeri, terutama tarik menarik kepntingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten), maka dibutuhkan koordinasi internal yang saling menguntungkan antara pihak pemerintahan pusat dan pemerintahan kabupaten Garut. Sehingga berpengaruh pada hubungan perdagangan luar negeri.

Masalah investasi di Indonesia memang menjadi persoalan serius mengingat di satu sisi kita ingin menarik investor karena berbagai keterbatasan yang kita miliki misalnya:

• Keterbatasan pembiayaan untuk membangun berbagai jenis infrastruktur eperti transportasi, sumber daya lam, telekomunikasi.
• Keterbatasan teknologi
• Keterbatasan SDM

Sedangkan disisi lain usaha-usaha untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang muncul tidak segera dibenahi, antara lain terdapatnya tumpang tindih aturan, kesiapan aparat serta dukungan daerah/ masyarakat setempat.

1. Tanggug jawab perusahaan terhadap masyarakat berlaku tidak adil, PT.Chevron terus menerus menguras energi bumi sementara rakyat pemiliknya tetap miskin
2. PT. Chevron tidak menghormati lingkungan?
3. PT.Chevron tidak diberi izin untuk pengerjaan proyek pembangkit listrik panas bumi kawah Darajat III?

Bab II. Pembahasan

2.1 Stakeholders

Dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis, perusahaan perlu mengetahui sekaligus memahami nilai-nilai etika yang berkembang di lingkungan masyarakat. Penting bagi sebuah perusahaan untuk mengutamakan akuntabilitasnya terhadap stakeholders yang beroeran sangat besar dalam kelangsungan sebuah perusahaan. Stakeholders dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu primary stakeholders dan secondary stakeholders.

      a. Primary stakeholders

          Pihak-pihak yang berpengaruh terhadap sebuah perusahaan secara langsung, antara lain pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemasok, dan distriburor

      b. Secondary stakeholders

     Pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan secara tidak langsung, antara lain bisnis-kelompok pendukung bisnis-media-grup aktivis masyarakat, pemerintah asing, pemerintah lokal, pesaing dan masyarakat/ lingkungan.

2.2 Prinsip Etika

Di dalam dunia bisnis perlu diperhatikan beberapa prinsip umum yang harus diikuti dalam menjaga kelangsungan sebuah perusahaan.

1. Tanggung jawab bisnis dari pemilik saham ke stakeholders.

Nilai bisnis bagi masyarakat adalah kesejahteraan dan lapangan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dapat dipasarkan bagi konsumen dengan harga yang sepadan dengan kualitasnya. Perusahaan memainkan peran dalam memperbaiki kehidupan stakeholders dengan berbagai kesejahteraan kepada mereka.

Pemasok dan pesaing juga mengharapkan agar perusahaan menghormati kewajiban-kewajibannya dalam semangat kejujuran (fairness). Kepada warga masyarakat lokal, regional dan global -di mana perusahaan berlokasi- bisnis memiliki bagian tanggung jawab membentuk masa depan masyarakat tersebut.

2. Dampak ekonomi dan sosial bisnis, inovasi, keadilan, dan masyarakat dunia.

Bisnis yang didirikan di negara asing yang dimaksudkan untuk mengembangkan, memproduksi, dan menjual juga harus memberikan sumbangan bagi masyarakat negara itu dengan menciptakan lapangan kerja yang produktif dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Bisnis juga harus memberikan sumbangan dalam penghormatan terhadap hak azasi manusia, peningkatan pendidikan dan kesejahteraan, dan pemberdayaan negara di mana perusahaan beroperasi.

Bisnis harus berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi dan sosial tidak hanya untuk negara dimana mereka beroperasi tetapi juga masyarakat dunia yang lebih luas. Hal ini dilakukan melalui penggunaan sumber daya yang efisien, persaingan wajar dan bebas dan menekankan pada inovasi teknologi, metode produksi, pemasaran, dan komunikasi.

3. Perilaku bisnis, dari letter of law ke semangat saling percaya.

Di samping menerima legitimasi rahasia-rahasia perusahaan, bisnis juga harus mengakui adanya kesungguhan, keterusterangan, kejujuran, kesetiaan pada janji, dan keterbukaan.

4. Menghargai peraturan.

Untuk menghindari friksi dan mengembangkan perdagangan yang lebih bebas, menciptakan kondisi persaingan dan perlakuan yang adil dan wajar bagi semua pelaku, perusahaan harus mengakui ketentuan-ketentuan domestik dan internasional. Mereka harus menyadari adanya beberapa perilaku yang legal, tetapi mungkin masih memiliki konsekuensi-konsekuensi yang merugikan.

5. Mendukung perdagangan multilateral.

Bisnis harus mendukung sistem perdagangan multilateral seperti GATT, World Trade Organization (WTO) dan persetujuan-persetujuan internasional yang serupa. Mereka harus bekerja sama dalam usaha mengembangkan liberalisasi perdagangan yang maju dan bijaksana, dan mengurangi ketentuan-ketentuan domestik yang tidak masuk akal yang menghalangi perdagangan global, di samping harus menghormati hak untuk merumuskan kebijakan-kebijakan nasional.

6. Menghormati lingkungan.

Pelaku bisnis harus melindungi dan sejauh mungkin memperbaiki lingkungan, mengembangkan pembangunan berkelanjutan dan mencegah penggunaan sumber daya alam secara boros.

7. Menghindari praktik-praktik kejahatan.

Seorang pelaku bisnis tidak boleh berpartisipasi dalam membenarkan tindakan penyuapan, money laundring atau praktik-praktik korupsi lainnya, sesungguhnya harus diadakan kerja sama untuk menekan/mengurangi tindakan-tindakan jahat seperti itu. Bisnis tidak boleh terlibat dalam perdagangan senjata atau barang lain yang digunakan untuk kegiatan terorisme, perdagangan obat terlarang atau kejahatan-kejahatan terorganisasi lainnya.

Dalama menjalankan bisnisnya, perusahaan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat di mana bisnis tersebut beroperasi untuk:

1. Menghormati hak asasi manusia dan lembaga-lembaga demokrasi dan mengembangkan pelaksanaannya.
2. Mengakui kewajiban dan pemerintah kepada masyarakat dan kebijakan dan pelaksanaan politik yang bertujuan untuk mengembangkan manusia melalui hubungan yang harmonis antara perusahaan dan bagian-bagian masyarakat.
3. Bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan yang ada dimasyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan, pendidikan dan keselamatan ditempat kerja, dan kesejahteraan ekonomi.
4. Mengembangkan dan merangsang pembangunan berkelanjutan dan memainkan peran dalam memelihara dan meningkatkan lingkungan fisik dan konservasi sumber daya tanah.
5. Mendukung perdamaian, keamanan, keanekaragaman, dan keutuhan social.
6. Menghormati keutuhan budaya lokal.
7. Menjadi warga perusahaan yang baik melalui sumbangan pendidikan, dan kebudayaan, dan partisipasi pekerja dalam masyarakat dan masalah-masalah sipil.

2.3 Permasalahan Etika

 Perselisihan antara Pemkab Garut dengan PT Chevron muncul di awal pengerjaan projek karena Bupati Garut tidak memberikan izin pengerjaan projek pembangkit listrik panas bumi Kawah Darajat III kepada PT Chevron sebelum tuntutannya memperoleh kontribusi keuntungan 80% dari 34% keuntungan bersih PT Chevron untuk pemerintah pusat dipenuhi.

Kasus PT Chevron-Pemkab Garut harus ada solusinya karena menyangkut kepentingan nasional di mata internasional. Masing-masing pihak harus melihat secara jernih persoalan ini.

Kabupaten Garut memiliki kategori wilayah KB (kurang berkembang) yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan tinggi dan indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2003 mencapai 65,21. Kalau pemkab tidak memberikan izin pelaksanaan proyek pembangkit listrik panas bumi Kawah Darajat III, tentunya ada alasan kuat.

UU No. 27 Tahun 2003 pasal 29 tentang Panas Bumi menyebutkan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan panas bumi adalah melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan panas bumi kepada menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bila dilihat dari dua peraturan berikut, sebetulnya peran dari masing-masing sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan.

1. Keppres no 29/2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka     penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap. Pasal 4 menyebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem pelayanan satu atap.

Pada keppres tersebut tidak tampak pasal yang mengatur tentang pembagian hasil antara pusat dan daerah bila ada penanaman modal di suatu daerah. Pasal tersebut menunjukkan seluruh urusan penanaman modal diserahkan ke instansi yang mengurus yaitu BKPM tanpa memperhitungkan peran instansi di daerah. Tetapi hal ini diperjelas pada UU No. 33 tahun 2004.

2. UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Pada pasal 14 Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam disebutkan Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

Dari kedua peraturan tersebut sudah jelas adanya aturan yang mengatur tentang penanaman modal asing dan pembagian penerimaannya sehingga selama aturan tersebut ditaati maka tidak akan muncul masalah.

Tampaknya masalah yang muncul adalah masalah internal dalam negeri, terutama tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kota dan kabupaten), maka dibutuhkan koordinasi internal yang saling menguntungkan antara pihak pemerintahan pusat dan pemerintahan kabupaten Garut, jangan sampai tahun investasi yang dicanangkan tahun 2005 ini terganggu dan berpengaruh pada hubungan perdagangan luar negeri, misalnya rencana roadshow Pemprov Jabar pada bulan Agustus 2005 ke luar negeri, dan yang terakhir hasil pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Jepang yang tertuang dalam EPA (Economic Partnership Agreement) Indonesia - Jepang. Ini semua akan terpengaruh bila masalah-masalah dalam negeri tidak dapat segera diselesaikan.

Masalah investasi di Indonesia memang menjadi persoalan serius mengingat di satu sisi kita ingin menarik investor karena berbagai keterbatasan yang kita miliki misalnya (1) keterbatasan pembiayaan untuk membangun berbagai jenis infrastruktur seperti transportasi, sumber daya alam, telekomunikasi, (2) keterbatasan teknologi, dan (3) keterbatasan SDM, tetapi di sisi lain usaha-usaha untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang muncul tidak segera dibenahi, antara lain dukungan regulasi, terdapatnya tumpang tindih aturan, kesiapan aparat serta dukungan daerah/ masyarakat setempat.

Gambaran tersebut adalah kondisi nyata yang terjadi bila akan melakukan investasi di Indonesia, sehingga segera harus dilakukan upaya-upaya pembenahan internal, serta konsisten dan komitmen pada peraturan yang mengaturnya. Selama pembenahan internal tidak dilakukan maka hubungan antara pemerintah di daerah dan investor tidak akan harmonis dan akan berakibat terhadap hengkangnya investor mencari tempat investasi lain.

Bila dilihat dari peraturan yang ada, masalah yang muncul adalah masalah internal. Selama kedua belah pihak berpegang pada peraturan, maka masalah tidak akan muncul. Maka diperlukan negosiasi di antara kedua pihak untuk memberikan solusi terbaik, yang tidak menghambat terhadap program investasi yang sedang berjalan dan hubungan perdagangan luar negeri.

Bab III. Kesimpulan

Ditinjau dari kasusnya, permasalahan yang terjadi antara Pemkab Garut dengan PT Chevro berasal dari internal pemerintahan bukan berasal dari PT. Chevron. Permasalahan yang ada muncul akibat tidak adanya sikap saling terbuka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PT. Chevron dalam hal ini telah mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kasus yang terjadi antara Pemkab Garut dengan PT Chevron merupakan salah satu bentuk dari adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pemerinah daerah dan pusat. Adanya pertentangan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menimbulkan dampak kemiskinan bagi masyarakat. Pemerintah kurang memperhatikan jalannya pendistribusian pendapatan ,pada masayrakat Garut khususnya, sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi terkesampingkan.

Karena itu dirasa perlu diterapkannya etika bisnis secara benar di lingkungan masyarakat. Sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa tersisihkan akibat dari kepentingan segelintir pihak.

Daftar Pustaka

Keraf , Sony A., Etika Bisnis: Tuntutan dan relevansinya, Yogyakarta: Kanisius 1998

www.suara-rakyat.com